riau24

logo riau24
Informasi Anda Genggam

Riau Jadi Bagian Dalam Pencapaian 12,7 juta Ha Kawasan Perhutanan Sosial

TIM Archive
Selasa, 28 November 2017 | 09:34 WIB
ilustrasi ilustrasi
Riau24.com- PEKANBARU  - Untuk mengatasi konflik pengelolaan sumber daya hutan yang telah berlangsung di Riau selama ini diperlukan sebuah skema perhutanan sosial.

Menurut Koordinator Koalisi Rakyat Riau, AZ Fachri Yasin, ruang pelibatan masyarakat dalam pengelolaan hutan sudah terbuka lebar.  Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial mestinya menjadi peluang yang dapat dimanfaatkan masyarakat.

“Para pihak mesti berupaya mendorong ini.  Bukan hanya untuk pencapaian target nasional, tapi juga menjadi bagian dari jalan keluar konflik pengelolaan hutan,” ungkapnya kepada awak media, Senin malam (7/11) di Pekanbaru.

Fachri menyampaikan pandangannya menjelang lokakarya Membangun Sinergi Parapihak Untuk Percepatan Perhutanan Sosial Di Provinsi Riau yang akan diselenggarakan pada Rabu – Kamis, 29 hingga 30 November 2017 mendatang.

Menurut Fachri, para pihak di Riau mesti mencurahkan energi yang sekuat-kuatnya guna pengembangan perhutanan sosial.  Bukan hanya pemerintah, target nasional ini juga mesti didukung oleh kekuatan di luar itu.

“Sudah banyak contoh Lembaga Swadaya Masyarakat mendorong kegiatan perhutanan sosial di lapangan.  Termasuk pula peranan swasta.  Semuanya mesti bahu-membahu jika ingin menyelamatkan riau dari kerusakan ekologi yang lebih parah,” paparnya.

Ditambahkannya, lambannya implementasi perhutanan sosial di Riau tidak lepas dari minimnya peran pemerintah daerah. Indikasinya terlihat dengan belum disahkanya Kelompok Kerja (POKJA) perhutanan sosial pada tingkat provinsi. Berikut pula minimnya informasi perhutanan sosial pada tingkat tapak. “Bila dibiarkan terus-menerus, konflik tentu akan terus terjadi,” tandasnya.

Direktur Sustainable Social Development Partnership (Scale Up), Harry Oktavian menyebutkan angka konflik terus mengelami peningkatan dari tahun ke tahun.

Sejak 2007, setidaknya Scale Up mencatat telah terjadi 526 titik konflik lahan di Riau, mencakup luasan hampir 2,2 juta (tepatnya 2.193.175) hektare lahan.  Angka ini diprediksikan akan terus mengalami peningkatan bila Pemerintah Riau dan Pemerintah Pusat tidak segera melakukan perbaikan.

Menurut Harry, dengan target 12,7 juta hektare, para pihak mesti melakukan upaya strategis.  Peta Indikatif Areal Perhutanan Sosial (PIAPS) menargetkan Riau untuk mengalokasikan 1,4 juta hektare lahan untuk dijadikan areal perhutanan sosial.

“Dari luasan tersebut, lahan yang sudah mendapatkan pengesahan baru mencapai 38.000 ha atau belum mencapai 5% dari alokasi yang ada,” kata Harry. ***

R24/exa
Penulis TIM Archive
INDEX BERITA