riau24

logo riau24
Informasi Anda Genggam

Diduga Ada Rekayasa HPS, Kejati Periksa Pemilik Batam Elektronik

TIM Archive
Selasa, 07 Agustus 2018 | 20:19 WIB
Foto : Internet Foto : Internet
Riau24.com- Penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau terus mendalami kasus dugaan korupsi pengadaan komputer di Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (Diskominfotik) Provinsi Riau.

Penyidik Kejati menduga adanya rekayasa pengaturan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) barang, oleh karena itu, Senin, 6 Agustus 2018 kemarin, Penyidik Pidana Khusus (Pidsus) Kejati Memanggil Adjon alias Along selaku pemilik toko Batam Elektronik di Pekanbaru.

"Kemarin, pemilik Batam Elektronik diperiksa sebagai saksi, terkait perkara dugaan korupsi di Diskominfotik," ungkap 
Kepala Seksi (Kasi) Penerangan Hukum (Penkum) dan Humas Kejati Riau Muspidauan, Selasa siang saat dihubungi Riau24.com, Selasa, 7 Agustus 2018 siang.

Untuk diketahui, pengadaan alat komputer di Diskominfotik Riau tahun 2016 menghabiskan rencana anggaran sebesar Rp8,8 miliar yang bersumber dari APBD Riau tahun 2016.

Dalam proses lelangnya, ada 45 perusahaan yang ikut dalam lelang tersebut. PT. Solusi Media Ravel Teknologi (SMRT) keluar sebagai pemenang tender dengan penawaran Rp 8,4 Miliar.

Dalam pengerjaannya, PT SMRT diketahui membeli alat komputer di Toko Batam Elektronik yang beralamat di Jalan Tuanku Tambusai Pekanbaru.

PT SMRT diketahui membeli alat komputer sesuai dengan harga pasar,  Namun HPS yang ditetapkan melebihi harga pasar. "Ini yang sedang didalami penyidik," tegas Muspidauan.

Dalam proses penyidikan, selain Along sejumlah saksi telah dipanggil untuk dimintai keterangan. Seperti yang dilakukan terhadap dua karyawan PT. Blue Power Technologi Software Company In South, Raly Syadanas dan Filindo Iskandar. 

Keduanya merupakan tenaga ahli dari perusahaan yang beralamat di Centennial Tower 12 TH Floor, Jalan Jendral Gatot Subroto, Jakarta Selatan. Pada kegiatan itu, PT Blue Power Technologi Software Company In South sendiri merupakan perusahaan pendukung (supporting).

Selain dua saksi diatas, penyidik juga memeriksa sejumlah saksi lainnya. Diantaranya, Kepala Dinas Kominfotik Riau Yogi Getri yang merupakan Pengguna Anggaran (PA). Lalu, Edi Yusra yang merupakan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sekaligus Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) kegiatan tersebut.

Selain itu, penyidik juga telah memeriksa dua orang saksi dari Kelompok Kerja (Pokja) di Unit Layanan Pengadaan (ULP) Provinsi Riau, dan Dedi Hasparizal selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) proyek tersebut.

"Ditargetkan dalam bulan Agustus (2018) ini, akan dilakukan gelar perkara untuk menetapkan tersangka dalam perkara ini," Pungkas Muspidauan.

R24/amri
Penulis TIM Archive
INDEX BERITA